ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat kiranya pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) di mencari kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki merupakan mitra yang tidak salah diajak berbicara selama merumuskan kebijakan-kebijakan untuk urusan pekerja migran sebab mereka dan benar-benar tahu keadaan selama lapangan, mulai daripada pergi hingga sampai dalam luar negeri, tutur mahfud di jakarta, jumat.
dia mengemukakan hal itu dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi dan bertema mendorong kebijakan pemerintah ke arah iklim usaha dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya memesan pjtki menjadi pihak dari proses pelayanan serta perlindungan terhadap para pekerja migran.
Informasi Lainnya:
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Cara Membersihkan Bekas Jerawat
- Menghilangkan bekas jerawat
oleh karena itu, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah membuka peluang juga akses yang luas bagi keterlibatan pjtki dengan objek wisata memperbaiki nilai sistem agar pekerja migran, mulai daripada perekrutan, studi juga latihan, perlindungan di dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki mesti benar-benar untuk mitra selama seluruh proses kebijakan, bukan dibuat objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa di ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah tenntang penempatan dan perlindungan kepada pekerja migran masih belum maksimal makanya masih belum mampu diaplikasikan dalam penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan itu dia beritahukan sebagai tanggapan atas keluhan dari pihak apjati yang menyimpan kiranya pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki sebagai mitra dalam membuat kebijakan, padahal pjtki merupakan pihak dan paling berperan di lapangan dalam menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan di pembuatan kebijakan dengan pemerintah padahal kami yang adalah pelaksana pada lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, papar sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menggandeng pjtki dijadikan partner pemerintah. jangan kalau banyak kesuksesan serta prestasi pemerintah dan menerima, namun jika banyak masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sebenarnya kerap berhasil menyelesaikan masalah-masalah kaum pekerja migran di luar negeri, tergolong jumlah hukum dengan pendekatan informal, dimana langkah itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara dan ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah pada luar negeri sehingga cenderung sulit agar melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan itu, mahfud md berjanji pada apjati supaya mengatakan masukan itu kepada pemerintah agar diselenggarakan pembahasan guna mewujudkan kebijakan yang mampu mendorong cuaca upaya-upaya dan kondusif bagi jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah seluruh input ini aku sampaikan pada pemerintah, kta ingin membahas dulu agar menggunakan tahu apakah sudah pas serta baru banyak yang mesti diperbaiki, ujar mahfud.